Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia, dalam meninjau kapasitas untuk meningkatkan interaksi Al-Qur'an dengan Republik Islam Iran, menekankan pentingnya memperkuat hubungan Al-Qur'an antara kedua negara.

12 November 2024 - 03:59
Indonesia Menyatakan Kesiapan Bergabung dalam Parlemen Al-Qur'an Dunia Islam

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait  - ABNA - Qamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia, dalam pertemuan dengan Hujjatul Islam Sayyid Mustafa Hosseini Nishabouri, Ketua Pusat Internasional Al-Qur'an dan Dakwah Organisasi Kebudayaan dan Komunikasi Islam Republik Islam Iran, menyatakan kebahagiaannya terhadap rencana Republik Islam Iran untuk membentuk Parlemen Al-Qur'an Dunia Islam, yang dianggapnya sebagai langkah yang cerdas dan diperlukan.  

Hosseini Nishabouri juga menyatakan: Saat ini, manusia semakin siap untuk mendengarkan suara damai, keadilan, dan kebebasan, dan dengan kesiapan serta rasa cinta, mereka hadir dalam majelis-majelis bercahaya membaca Al-Qur'an untuk mendengar seruan kesatuan Al-Qur'an.  

Ia mengakui: Perluasan hubungan Al-Qur'an yang lebih luas dari pihak Republik Islam Iran dengan bangsa dan negara lain adalah pesan persatuan dan solidaritas global yang dapat terwujud di bawah naungan pemikiran Al-Qur'an.  

Hosseini Nishabouri menambahkan: Diplomasi persatuan Al-Qur'an berarti mengatur hubungan di dalam masyarakat Islam, antara kelompok-kelompok, mazhab-mazhab, dan sekte-sekte Islam, serta hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam berdasarkan teori "umat yang satu dalam Islam".

Dia menekankan: Oleh karena itu, dasar dan landasan utama diplomasi persatuan yang dibangun oleh Al-Qur'an adalah teori umat Islam yang satu serta hukum, dampak, dan konsekuensi yang terkait dalam ranah hubungan luar negeri. Oleh karena itu, mengenal dan memperkenalkan Al-Qur'an kepada dunia menjadi penting agar melalui pendekatan ajaran-ajaran Al-Qur'an, jalan perlawanan terhadap penindasan menjadi lebih luas, dan semua orang merasa bertanggung jawab terhadap genosida dan penindasan.