Mahmoud Mardawi, anggota senior Hamas mengatakan, berita dan laporan-laporan yang disebarkan terkait Qatar dan Kantor Hamas, tidak benar, dan merupakan perang propaganda.
Ia menambahkan, "Penyebaran berita-berita ini dilakukan dalam rangka mempermainkan mental dan psikologis para pendukung Perlawanan Palestina."
Sebelumnya stasiun televisi Al Mayadeen melaporkan, sejumlah berita dipublikasikan oleh media-media Rezim Zionis, dan mengatakan bahwa para pemimpin Hamas, tidak diterima lagi oleh Qatar.
Sementara itu stasiun televisi Rezim Zionis, KAN 11, Jumat (8/11/2024) merilis laporan dan mengklaim bahwa para pejabat Qatar, di bawah tekanan hebat AS, mengirim pesan kepada para pemimpin Hamas, mukim Qatar, bahwa kehadiran mereka tidak lagi diterima di Doha.
Akan tetapi Majed bin Mohammed Al Ansari, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengatakan, "Kami menyaksikan adanya penyalahgunaan kelanjutan perundingan untuk memperpanjang perang demi meraih tujuan-tujuan politik remeh dan tak berharga."
Al Ansari melanjutkan, "Laporan-laporan yang tersebar terkait Kantor Hamas, di Doha, tidak tepat, dan tujuan asli dari kantor ini di Qatar adalah untuk menjadi kanal penghubung dengan berbagai pihak."
Seorang pejabat AS yang tidak bersedia menyebutkan nama, dalam wawancara dengan surat kabar Al Sharq, mengatakan, setelah Hamas menolak usulan terbaru AS untuk membebaskan tawanan Israel, Washington, kepada pemerintah Qatar mengatakan, kehadiran para pemimpin Hamas di Doha tidak bisa diterima lagi.
Stasiun televisi Al Araby melaporkan, Qatar sampai saat ini belum mengumumkan kepada siapa pun jika sudah menangguhkan atau akan menangguhkan mediasinya dalam gencatan senjata di Gaza.
Menurut Al Araby, evaluasi-evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa berita-berita penghentian mediasi Qatar, disebarkan oleh Israel. Sumber media Barat afiliasi Israel, sebelumnya mengklaim, pemerintah Qatar, setelah berlalu 400 hari dari perang Gaza, bermaksud menghentikan mediasinya.
Sejak operasi Badai Al Aqsa, pada 7 Oktober 2023, media-media afiliasi AS dan Israel, terus menerus menyebarkan laporan-laporan tendensius, dan tidak benar untuk menjustifikasi kejahatan-kejahatan Rezim Zionis.
Ketika Rezim Zionis, melanjutkan genosida dan kejahatan-kejahatan di Gaza, media-media di Barat, melakukan peliputan tendensius dalam rangka menjustifikasi aksi-aksi anti-kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Kekacauan dan krisis internal di Tel Aviv, dan perbedaan pandangan di tengah Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terkait perundingan gencatan senjata telah menghentikan semua pembicaraan damai, dan pemerintah AS berusaha melanjutkan dukungan atas sekutu aslinya di kawasan dengan cara apa pun.
Kelompo-kelompok perlawanan Palestina, dan Hamas, di setiap perundingan gencatan senjata, selalu menekankan perwujudan tuntutan-tuntutan sah rakyat Palestina, termasuk penarikan mundur pasukan penjajah dari Gaza, dan pemulangan pengungsi Palestina.
Media-media Barat, dalam misi barunya, menyebarkan berita-berita bohong dan berusaha untuk menjustifikasi kejahatan-kejahatan perang Israel di Gaza, dan sabotase-sabotase yang dilakukan Zionis dalam perundingan gencatan senjata.
Hal ini terjadi di saat pasukan perlawanan dengan kesiapan penuh hadir di medan tempur, dan meraih sejumlah keberhasilan yang telah menggagalkan propaganda-propaganda bohong Rezim Zionis.
Penipuan dan penyebaran berita bohong yang dilakukan media-media Barat, dilakukan dalam rangka mendukung Rezim Zionis, gagal, karena hari ini pemain asli dalam perubahan regional adalah kelompok-kelompok perlawanan.
Pada saat yang sama, penyebaran berita-berita bohong, dan tidak benar, tidak menciptakan perubahan dalam situasi krisis Zionis, dan para pendukungnya. (HS)
